Bab vii sanksi 10 1 bagi pemanfaat usaha bumdes

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/bab-vii-sanksi-10-1-bagi-pemanfaat-usaha-bumdes/253721

BAB VIISANKSIPasal 10(1)Bagi pemanfaat usaha BUMDes Mugirahyau yang melanggar ketentuandapat dikenakan sanksi / hukuman(2)sanksi dimaksud adalaha.keterlambatan pembayaran angsuran sesuai batas waktu yang ditentukansetiap lewat tanggal 10 dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesarRp.10.000,-;b.konsumen peternak yang menjual atau melelang hewan ternaknya tanpaseijin dari pengelola BUMDes Mugirahayu wajib mengembalikanpermodalan ditambah dengan jasa sebesar 15% per Tahun;c.kehilangan atas kelala...

MENGENAL PAILIT DAN KEPAILITAN

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/mengenal-pailit-dan-kepailitan/253717

Apakah kepailitan itu?Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Siapakah yang dapat mengajukan permohonan pailit dan apa syaratnya?Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kre...

LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BADAN USAHA STANDAR DAN PERATURAN

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-badan-usaha-standar-dan-peraturan/253708

Upaya Pengembangan ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Mekanism...

STRATEGI PEMERIKSAAN DANA DESA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/strategi-pemeriksaan-dana-desa/253117

Badan Pemeriksa Keuangan mengundang berbagai narasumber untuk membahas pemeriksaan dana desa, antara lain KSAP sebagai nara sumber. KSAP mengirim Jan Hoesada sebagai nara sumber. Dibawah ini adalah makalah sumbangan pikiran KSAP dalam FGD tersebut.Makalah tidak bersifat rahasia, disajikan ke sidang pembaca agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan akuntabilitas dana desa, mulai dari Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa. Wal...

DALAM RANGKA MENGAWAL PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH ( NAWA CITA )

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/dalam-rangka-mengawal-program-prioritas-pemerintah-nawa-cita/253097

DALAM RANGKA MENGAWAL PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH (NAWA CITA) : “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” SEJARAH SISKEUDESPengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-7-tahun-2008-tentang-pedoman-cara-pengawasan-atas-penyelenggaraan-pemerintah/252993

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 7 TAHUN 2008TENTANGPEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI DALAM NEGERI,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;Mengingat : 1. Un...

134 result found.

Bab vii sanksi 10 1 bagi pemanfaat usaha bumdes

MENGENAL PAILIT DAN KEPAILITAN

LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BADAN USAHA STANDAR DAN PERATURAN

STRATEGI PEMERIKSAAN DANA DESA

DALAM RANGKA MENGAWAL PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH ( NAWA CITA )

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera

Select a date and time slot to book an Appointment

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?

Search

134 result found.

Bab vii sanksi 10 1 bagi pemanfaat usaha bumdes

MENGENAL PAILIT DAN KEPAILITAN

LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BADAN USAHA STANDAR DAN PERATURAN

STRATEGI PEMERIKSAAN DANA DESA

DALAM RANGKA MENGAWAL PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH ( NAWA CITA )

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Subscribe to our newsletter and stay in touch

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?