JENIS JENIS PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/jenis-jenis-pajak-atas-penggunaan-dana-desa/266500

Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.Pengelolaan Keuangan Desa d...

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGOLAAN KEUANGAN DESA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/peran-masyarakat-dalam-pengolaan-keuangan-desa/266486

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka dibutuhkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan. Dalam Tata Kelola Desa, Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di Desa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan da...

4 ASAS UTAMA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/4-asas-utama-pengelolaan-keuangan-desa/266473

Dalam UU Desa dan peraturan terkait desa lainnya dengan tegas menyebutkan, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.Berikut penjelasan singkat tentang 4 Asas Utama Pengelolaan Keuangan Desa.Keuangan Desa yang Transparan. Makna transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku.Dengan ada...

PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/perkumpulan-lembaga-bantuan-hukum-perlindungan-konsumen-mitra-sejahtera/266314

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera – Kantor Hukum ProfesionaPerkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera adalah merupakan sebuah Kantor Hukum Profesional, yang berkedudukan di Desa Mungli-Kali Tengah-Lamongan-Jawa Timur Indonesia. Kantor Hukum ini didirikan pada tahun 2018 oleh beberapa Praktisi Hukum yang berpengalaman.PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA dibentuk dengan tujuan sebagai penyedia p...

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/lembaga-bantuan-hukum-perlindungan-konsumen-mitra-sejahtera/266284

Ruang Lingkup Jasa / Pelayanan Bantuan HukumPelayanan jasa hukum akan diberikan oleh Lawyer/Advokat kami yang berpengalaman dalam bidangnya, yang tergabung dengan latar belakang pendidikan hukum dari berbagai universitas, serta berpengalaman sesuai dengan bidang yang ditangani, yang bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik personal maupun perusahaan dengan menjunjung tinggi kerjasama team yang solid.Adapun pelayanan jasa hukum dimaksud adalah:Pelayanan secara Non-...

HAK - HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA DAN PP.NO.40/1996

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/hak-hak-atas-tanah-menurut-uupa-dan-ppno401996/266001

HAK-HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA DAN PP. NO.40/1996 1. Hak Penguasaan Atas Tanah.2. Hak-hak Atas Tanah yang bersifat tetap (pasal 16 UUPA)- Hak Milik- Hak Guna Usaha- Hak Guna Bangunan- Hak Pakai- Hak Sewa- Hak Membuka Tanah- Hak Memungut Hasil Hutan3. Hak-hak Atas Tanah yang bersifat sementara (pasal 53 UUPA)- Hak Gadai- Hak Usaha Bagi Hasil- Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian1. Hak Penguasaan Atas TanahHak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan...

134 result found.

JENIS JENIS PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGOLAAN KEUANGAN DESA

4 ASAS UTAMA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA

HAK - HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA DAN PP.NO.40/1996

Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera

Select a date and time slot to book an Appointment

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?

Search

134 result found.

JENIS JENIS PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGOLAAN KEUANGAN DESA

4 ASAS UTAMA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA

HAK - HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA DAN PP.NO.40/1996

Subscribe to our newsletter and stay in touch

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?