KOPERASI : DILARANG MILIKI UNIT SIMPAN PINJAM SESUAI UU NO 17/2012

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/koperasi-dilarang-miliki-unit-simpan-pinjam-sesuai-uu-no-172012/265344

Koperasi kini tidak dibenarkan lagi memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) setelah diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian."Sesuai UU Perkoperasian yang baru di pasal 122 disebutkan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam (USP) wajib mengubah USP menjadi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam waktu paling lambat tiga tahun sejak UU ini disahkan," kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, di Jakarta, Kamis (6/12/2012).Hal itu berarti USP tidak b...

MACAM - MACAM HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/macam-macam-hak-dan-kewajiban-setiap-warga-negara/264197

Macam-macam Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara Warga negara adalah orang yang tinggal di wilayah tertentu berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan lain sebagaia nya.Bangsa lain dapat menjadi warga negara negara Indonesia bila memenuhi syarat yang sah oleh UU. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945.Sementara itu, kewajiban-kewajiban setiap warga negara adalah sebagai berikut.Kewajiban Setiap Warga Negara, yaitu :A. Kewajiban untuk menghormati penganut agama...

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/hak-dan-kewajiban-warga-negara/264190

Pada hari Rabu, seperti biasa saya mengikuti mata kuliah umum kewarganegaraan. kali ini saya membahas tentang hak dan kewajiban wargaHak merupakan sesuatu hal yang telah didapatkan oleh manusia sejak manusia itu berada sejak di dalam kandungan. hak tentunya dimiliki oleh semua orang. dan mereka berhak atas hak hak yang mereka punya. mereka berhak menuntut jika hak yang mereka punya tidak dipenuhi ataupun tidak dianggap. karena pada hakekatnya setiap manusia berhak dengan haknya masing-masing.ka...

SISTEM KEUANGAN DESA DAN PENGAWASAN DANA DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/sistem-keuangan-desa-dan-pengawasan-dana-desa-dalam-upaya-pencegahan-korupsi/263126

Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan KorupsiDalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana De...

MEKANISME PENGAWASAN DANA DESA OLEH BPD

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/mekanisme-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd/263117

PUBLIK Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana yang begitu besar ini menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut?Pengertian Dana Desa Didalam Peratur...

DASAR HUKUM PENGAWASAN DANA DESA

https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa/263114

Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari dana APBN pasal 1 dan ayat 2 selanjutnya ada dalam pasal 6. Meskipun Pemerintah telah memastikan agar masyarakat tidak khawatir tentang penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan mewakili fakta bahwa kepala daerah terjerat kasus korupsi tidak mungkin menggunakan ladang korupsi yang akan beralih ke Desa-Desa. Masyarakat desa sangat mengharapkan agar BPD dapat menjalankan fungsinya untuk mengubah penggunaan dana desa tersebu...

134 result found.

KOPERASI : DILARANG MILIKI UNIT SIMPAN PINJAM SESUAI UU NO 17/2012

MACAM - MACAM HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

SISTEM KEUANGAN DESA DAN PENGAWASAN DANA DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

MEKANISME PENGAWASAN DANA DESA OLEH BPD

DASAR HUKUM PENGAWASAN DANA DESA

Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera

Select a date and time slot to book an Appointment

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?

Search

134 result found.

KOPERASI : DILARANG MILIKI UNIT SIMPAN PINJAM SESUAI UU NO 17/2012

MACAM - MACAM HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

SISTEM KEUANGAN DESA DAN PENGAWASAN DANA DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

MEKANISME PENGAWASAN DANA DESA OLEH BPD

DASAR HUKUM PENGAWASAN DANA DESA

Subscribe to our newsletter and stay in touch

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?