KERANGKA ACUAN KEGIATANMONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA . PendahuluanA. Latar BelakangPeraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Camat selaku pimpinan wilayah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa-desa dalam wilayah kerjanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mendelegasikan kewenangan camat dalam semua tahapan pelaksanaan pembangunan di desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan bahkan terlibat secara aktif dan terkoordinir dalam pembinaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi semua aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 85 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 adalah dengan cara melakukan penilaian terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diharapkan agar dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur perwakilan masyarakat. Pembinaan, pengawasan juga dimaksudkan untuk memastikan alur, mekanisme serta tahapan perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan amanat peraturan-perundang-undangan yang berlaku.Seraya melakukan monitoring dan evaluasi (pengawasan), aparat kecamatan diharapkan memberikan pendampingan terhadap pemerintah desa sehinga dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) yang dihasilkan dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.Kecamatan Kormomolin merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan jumlah desa sebanyak sepuluh desa. Sejak akhir tahun 2015 sampai dengan minggu kedua bulan April tahun 2015, desa-desa di kecamatan Kormomolin sudah melakukan tahapan perencanaan pembangunan desa dan sudah sampai pada tahapan persiapan pembuatan Peraturan Desa tentang RPJM desa dan RKP Desa sebagai input wajib dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya evaluasi perencanaan pembangunan desa di kecamatan Kormomolin maka perlu disusun Kerangka Acuan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa. Kerangka Acuan Kegiatan ini diharapkan menjadi panduan bagi aparat kecamatan, pemerintah desa dan semua pihak yang terkait dengan perencanaan desa untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh desa dilakukan sesuai alur, mekanisme dan tahapan sebagaiamana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan di Desa. A. Dasar1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Desa4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan di Desa.7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 20168. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 20169. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.10. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.11. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa.12. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 201613. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 201614. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 201615. Panduan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016.16. Rincian DPA Kantor Kecamatan Kormomolin Tahun Anggaran 2016A. TujuanAdapun tujuan dari kegiatan Monitoring, evaluasi dan pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa Kecamatan Kormomolin Tahun 2016 sebagai berikut :1. Melakukan Penilain terhadap proses dan kualitas penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 10 desa di kecamatan Kormomolin.2. Mengasistensi penyusunan Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.3. Memastikan dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 10 desa di kecamatan Kormomolin sudah dijilid lengkap sebelum Akhir Bulan April 2015B. Hasil/TargetHasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa adalah 41 Dokumen antara lain :1. Dokumen Penilaian Perencanaan Pembangunan Desa 10 dokumen/desa2. Perdes RPJM Desa (Narasi beserta lampirannya di jilid lengkap) 10 dokumen/desa3. Perdes RKP Desa (Narasi beserta lampirannya di jilid lengkap) 10 dokumen/desa4. Perdes APB Desa beserta lampirannya di jilid lengkap 10 dokumen/desa5. Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa Kecamatan Kormomolin 1 dokumenC. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KegiatanPelaksanaan kegiatan Monev dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa kecamatan Kormomolin Tahun 2016 akan dilaksanakan pada Tanggal 25 April s/d 06 Mei 2016. Pengaturan mengenai pembagian Tim, Lokasi Monev/Pendampingan akan diatur sesuai jadwal terlampirD. Skema PembiayaanPembiayaan Kegiatan Monev dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan I. Identifikasi Kebutuhan Kegiatan Monev dan PendampinganA. Peluang1. Semua desa sudah melakukan tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa2. Aparat Pemdes sudah memahami urgensi perencanaan pembangunan desa3. Kelembagaan Desa sudah lengkap.4. Kelengkapan dokumen RPJM Desa maupun RKP Desa baik Daftar Usulan, Berita Acara dan Daftar Hadir dan dokumen lainnya (Format Lampiran Permendagri Nomor 114 tahun 2014) sudah di koleksi oleh pemdes dan Tim Asistensi kecamatan5. Tersedia dukungan pendanaan dalam RAPB Desa Tahun 20166. Tersedia dukungan dana Monev dalam DPA Kantor Camat Kormomolin7. Dukungan Tim Mnoev dan Pendampingan dari aparat kecamatan Kormomolin8. Peraturan Bupati tentang tata cara penggunaan DD/ADD, pengadaan barang dan jasa, penetapan harga index barang dan jasa serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 sudah di tetapkanB. Tantangan1. Dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa sebagai prasyarat wajib dalam pengajuan pencairan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD)2. Waktu yang tersedia untuk menyiapkan kelengkapan dokumen perencanaan desa sangat terbatas.3. Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 10 desa belum tersusun secara lengkap sesuai sistimatika yang benar dan belum dijilid menjadi satu dokumen utuh.4. Belum ada kepastian dari BPMD Kab. MTB terkait penggunaan Aplikasi SIMKADES dalam penyusuna RPJM Desa, RKP Desa maupun APB Desa.C. Rumusan Strategi Kerja Tim Monev dan Pendampingan1. Lakukan Koordinasi dengan BPMD terkait dengan penggunaan Aplikasi SIMKADES2. Lakukan Penilaian terhadap dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa dengan format penilaian yang sudah disediakan3. Lakukan Penilaian dengan Format Penilaian sambil membantu pemerintah desa dalam menyusun semua kelengkapan dokumen sesuai sistimatika yang benar4. Pastikan semua dokumen perencanaan sudah dibuat peraturan desanya5. Pastikan semua dokumen sudah dijilid lengkap6. Lakukan verifikasi lanjutan dengan Format Verifikasi (1 dokumen 1 format verifikasi.7. Dibuat kontrak kerja antara Tim Monev dengan Camat Kormomolin berkaitan dengan target yang akan di capai dalam kegiatan
